1. Menerima Permohonan Keberatan dari Pemohon Keberatan/semula Termohon sengketa informasi publik sengketa informasi publik;
2. Menyatakan Batal Putusan Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat/Termohon Keberatan II Nomor 1311/PTSN-MK.MA/KI-JBR/II/2023 tanggal 27 Februari 2023;
3. Menolak permohonan Pemohon informasi publik;
4. Menyatakan informasi yang diminta Termohon keberatan I/Pemohon sengketa pada amar putusan (6.3);

1. Jumlah, jenis dan gambaran umum pelanggaran yang dilaporkan oleh masyarakat serta penindakannya;
2. Salinan surat menyurat pimpinan atau pejabat kejaksaan dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya sejak tahun 2020 hingga saat ini;
3. Salinan surat-surat yang terkait dengan kegiatan penanganan perkara Pidana seluruhnya;
4. data dan jumlah laporan pengaduan yang diterima oleh Kejaksaan Negeri Garut seluruhnya;
5. Rekapitulasi penyelsaian perkara tindak pidana yang ditangani Kejaksaan Negeri Garut.

Merupakan informasi yang tidak bisa diberikan kepada Termohon Keberatan I/semula Pemohon Sengketa Informasi Publik.

5. Menghukum Termohon Keberatan I/semula Pemohon Sengketa Informasi Publik membayar biaya perkara.

Atau apabila Majelis Hakim pada Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung berpendapat lain, kami mohonkan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).